Kemenlu : LCT Menjadi Prioritas dalam Visi ASEAN Post-2025

JAKARTA – Transisi energi terbarukan dan Local Currency Transaction (LCT) telah menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam visi ASEAN post-2025. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Berlianto Situngkir.

“Kita mendorong adanya transisi energi menjadi energi bersih dan terbarukan yang kita lakukan antara lain melalui pengembangan ekosistem electricycle di kawasan. Kemudian, bagaimana kita menjaga stabilitas ekonomi keuangan di kawasan dalam penggunaan local currency transaction dan regional payment connectivity mechanism untuk memperkuat integrasi di kawasan,” ungkap Berlianto pada Rabu 3 Mei 2023 di Jakarta.

Hal ini tidak lepas dari rencana ASEAN yang tengah mengembangkan Visi ASEAN Pasca 2025 untuk menetapkan agenda baru yang jelas dalam mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih baik guna merespon transformasi lanskap ekonomi saat ini. Seperti dilansir Siaran Pers resmi Kemenlu.

Saat ini, telah disepakati enam elemen inti yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen pendamping Visi yakni Action-oriented, Sustainable, Enterprising, bold, and innovative, Adaptable and pro-active, Nimble and resilient; dan Inclusive, participatory, and collaborative.

Selain itu, Berlianto juga memaparkan tantangan yang harus dihadapi ASEAN dari segi internal. Salah satu contohnya yakni krisis junta militer yang terjadi di Myanmar pada 2021 lalu.

“Lalu geopolitical tension sehingga menciptakan risiko di bidang pangan, energi, dan keuangan tapi bagaimana ASEAN memperkuat diri untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan tentunya yang ada di internal ASEAN itu sendiri, seperti kasus demokratisasi yang ada di Myanmar,” tambahnya.

Sebagai Informasi, para kepala negara anggota ASEAN dijadwalkan akan membahas rancangan Visi ASEAN Pasca-2025 menuju ASEAN 2045 pada KTT ASEAN ke-42 yang akan digelar di Labuan Bajo, NTT 9 – 11 Mei mendatang.

Untuk itu periode Keketuaan Indonesia di ASEAN akan berlangsung selama satu tahun. Dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Hal tersebut sebagai pertanda kepercayaan kawasan regional kepada Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan kawasan regional ASEAN di tengah kondisi recovery dunia pasca pandemi.