“Diperlukan Adanya Penguatan Sektor UMKM”

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi diperlukan adanya penguatan sektor UMKM yang telah menyumbang sekitar 61% terhadap Produk PDB, menyerap 97% terhadap tenaga kerja, serta terbukti resilien dalam menghadapi krisis.

”Kontribusi daripada Kredit Usaha Rakyat terhadap ekspansi kredit tahun lalu diperkirakan sekitar Rp600 triliun atau lebih dari 50% itu dari KUR. Ini membuktikan bahwa sektor UMKM itu memiliki resiliensi tinggi,” tegas Menko Airlangga saat menyampaikan keynote speech dalam acara Maybank Indonesia Economic Outlook 2023, Rabu (15/03), seperti yang dikutip pada website kementerian.

Dia menambahkan pemerintah memberikan dukungan pembiayaan bagi UMKKM melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp450 triliun pada tahun 2023. Juga penambahan target debitur baru paling sedikit 1,76 juta debitur dan target debitur graduasi penyaluran KUR paling sedikit 2,36 juta debitur.

Menghadapi gejolak ketidakpastian perekonomian global, lanjutnya, Indonesia kian menunjukkan resiliensi melalui capaian impresif pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 5,31% (yoy) pada tahun 2022. Selain itu, penguatan geliat berbagai sektor mulai dari sektor konsumsi rumah tangga, ekspor, transportasi dan pergudangan, hingga akomodasi dan makanan minuman.

Sejumlah indikator pada sektor riil dan eksternal juga menunjukkan prospek positif mulai dari Indeks Keyakinan Konsumen yang bertahan pada level optimistis. Selain itu, PMI Manufaktur terus berada pada level ekspansi dan neraca perdagangan yang surplus selama 33 bulan beruntun. Juga transaksi berjalan yang mencatatkan surplus, hingga rasio utang luar negeri yang kian menurun.

“Pemerintah juga akan terus melakukan sinergi antara pemangku kepentingan, terutama kemarin antara fiskal da moneter berjalan secara baik, sehingga dengan demikian kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi,” ungkap Menko Airlangga.

Pemerintah terus mendorong berbagai strategi seperti implementasi program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, transformasi ekonomi melalui Perpu UUCK, hilirisasi SDA, penyesuaian Kebijakan Devisa Hasil Ekspor SDA, pembangunan Infrstruktur, hingga pengembangan SDM melalui berbagai program seperti Kartu Prakerja.

Selain itu, untuk memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, pemerintah juga melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah. Melalui strategi kebijakan 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, inflasi Indonesia pada tahun 2022 mampu terkendali pada level 5,5% (yoy).