JAKARTA – Untuk mengantisipsi kenaikan inflasi pada periode Ramadhan dan Idulfitri, pemerintah berencana memberikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras, telur, dan daging ayam selama 3 bulan.
Bantuan akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya peserta dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai.
Selain penambahan bansos, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi pada periode Maret dan April 2023, salah satunya memastikan kecukupan pasokan bahan pangan, baik yang dikuasai oleh Pemerintah daerah (Pemda) , gudang distributor, pasar tradisional, dan pasar ritel modern, serta di tingkat produsen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), pada hari Minggu, 5 Maret 2023 di Makassar.
Menurut Airlangga,secara historis tekanan inflasi akan meningkat pada periode Ramadan dan Idulfitri, khususnya inflasi pangan dan tarif transportasi. “Memasuki Ramadan dan Idulfitri, peningkatan harga pangan dan tarif angkutan menjadi tantangan dan kami harap langkah antisipatif bisa dilakukan,” papar Airlangga.
Pemerintah akan memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan, antara lain melalui alokasi anggaran bantuan/subsidi ongkos angkut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundangan.
Serta juga, akan terus memantau harga kebutuhan bahan pokok,terutama pada bahan komoditas seperti, beras, minyak goreng, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, hingga daging sapi.
Sementara Bank Indonesia (BI) menargetkan dapat menyelenggarakan pasar murah di 4.683 titik, menyalurkan 2,63 juta bibit dalam program pangan mandiri, mereplikasi best practice program pangan di 100 klaster, menjalankan 74 program hilirisasi pangan, 113 program pupuk organik, dan menyalurkan alat dan mesin pertanian senilai Rp 36,15 miliar.
BI turut melaksanakan 108 program kerja sama daerah tangani inflasi pangan, 190 program distribusi pangan, 58 program digitalisasi data, 115 program capacity building untuk tim pengendali inflasi daerah, 122 kegiatan diversifikasi pangan, dan 461 kegiatan untuk penguatan koordinasi kelembagaan. (m2)
