Menaker Tekankan Sinergitas Dalam Program Dekonsentrasi

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan menekankan pentingnya sinergitas dan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dekosentrasi dan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi di sektor ketenagakerjaan perlunya sinergi dan komitmen.

“Penting sinergitas dan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dekosentrasi dan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan,” ujarnya dalam sambutan acara Rapat Koodinasi Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, di Jakarta, Rabu (15/3), seperti yang dikutip di website kementerian.

Menaker Ida memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembangunan ketenagakerjaan.

“Apresiasi dari saya kepada seluruh kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah yang telah berkontribusi dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif,” kata Menaker Ida.

Menurut dia, kompleksitas tantangan ketenagakerjaan saat ini sedang mengalami ketidakpastian dan dinamika. Untuk itu, pada tahun ini pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengambil kebijakan pentingnya memperkuat dan mengembangkan Active Labor Market Policy.

Beberapa poin kebijakan implementasi tersebut di antaranya memperluas akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, melalui masifikasi pelatihan vokasi di BLK dan BLKK, pemagangan, peningkatan produktivitas, dan program transformasi BLK.

Juga memperkuat dan memperluas akses layanan pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri, melalui peningkatan sistem informasi pasar kerja, layanan SIAP Kerja, Job Fair (baik virtual maupun nonvirtual).

Kemudian memperkuat program perluasan kesempatan kerja, seperti padat karya serta TKM pemula dan lanjutan, di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas pembangunan nasional, misalnya daerah pariwisata prioritas, kemiskinan ekstrim, perbatasan, dan kawasan industri strategis.

Selain itu, meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara komprehensif, baik pada tahap sebelum, selama dan pasca penempatan.

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan pada tahun 2023 ini Kemnaker telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023.

“Dengan adanya regulasi ini didasari oleh kesadaran kita bersama bahwa amanat pembangunan ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Selain itu, regulasi ini menjadi pengikat sekaligus pengingat bahwa kita semua adalah keluarga besar di bidang pembangunan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan telah melaksanakan pemulihan pembangunan sektor ketenagakerjaan sepanjang 2022, berupa: